Listrik Padam di Lumbung Batu Bara

Listrik Padam di Lumbung Batu Bara

Akhir Mei lalu, berbagai elemen di Kalimantan Selatan (Kalsel) memblokir jalur pengiriman kapal-kapal batubara di Sungai Barito. Aksi masyarakat di Kalimantan memblokir batubara terjadi karena pemerintah pusat tidak mau menambah kuota atau jatah BBM subsidi yang makin tipis di Kalimantan. Akibatnya masyarakat Kalimantan lelah harus antre di SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi.

Saat ini di di Jawa ada sekitar 43% pembangkitnya (PLTU) menggunakan batubara. Pembangkit batubara ini tidak bisa diganti bahan bakar lain untuk memproduksi listrik seperti halnya pembangkit yang menggunakan gas (PLTG) yang masih bisa menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu pasokan batubara di Kalimantan sangat besar yakni mencapai 80%, 20% sisa-nya berasal dari Sumatera.

Persoalan ini memang akhirnya sedikit mereda ketika pemerintah pusat menjanjikan akan menambah kuota BBM bersubsidi di Kalsel. Pemerintah melalui BPH Migas telah menyetujui penambah-an kuota BBM bersubsidi sebesar 2,2 juta kiloliter. Sayangnya  MoU (nota kesepahaman) realisasi resmi dan pengawasan distribusi belum jelas.

Forum Gubernur se-Kalimantan terus menagih janji pemerintah pusat agar segera merealisasikan penambah-an kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah tersebut. Peme-rintah memang terkesan tidak serius menyikapi tuntutan pemerintah dan masyarakat Kalimantan terkait kondisi kelangkaan dan melambungnya harga BBM subsidi di lapangan. Pembahasan penambahan kuota BBM juga berlarut-larut.

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis hanya 6,98% dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Secara administratif wilayah Provinsi Kali- mantan Selatan dengan Kota Banjarmasin sebagai ibukotanya meliputi 11 Kabupaten dan 2 Kota. Persentase luas terbesar adalah Kabupaten Kotabaru (25,11%), Kabupaten Tanah Bumbu (13,50%) dan terkecil adalah Kota Banjarmasin (0,19%) dan Kota Banjarbaru (0,88%).

Tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan. Struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2009 didominasi sektor Pertanian (28,58%), Pengolahan (12,62%) dan Perdagangan (17,72%).

Dari sektor pertambangan, Kalsel merupakan pemasok batubara terbesar di Indonesia. Deposito batubara di provinsi ini ditemukan di Tanjung,  Barabai,  Kandangan,  Rantau,  Satui,  Sarongan,  Mangkalapi,  Pulau Laut dan Pulau Sebuku,  yang dari Kabupaten Tabalong,  Hulu Sungai Utara,  Hulu Sungai Tengah,  Hulu Sungai Selatan,  Kotabaru, Banjar dan Tanah Laut.

Pengguna industri batu bara adalah PLTU Asam-Asam, 2x65 MW (PLN),  Indocement Tarjun, 55 MW (Cement Industry),  PT Tanjung Alam Perkasa, 1x7.5 MW,  PT Gunung Meranti Raya, 1x6 MW (Plywood),  dan PT Hendratna Plywood,  1x5 MW (Plywood).

Sedangkan industri pemakai batu bara yang dibangun adalah PLTU Kali-mantan Selatan (Asam-Asam), 2x65 MW (PLN, 2011),  PLTU Kotabaru,  2x7 MW (PLN, 2012),  dan PLTU Kalsel-1 (FTP-2), 2x100 MW (IPP, 2013/2014).

Gubernur kalimantan Selatan H Rudy Ariffin, mengakui, daerahnya memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA), terutama batubara yang melimpah tetapi sampai saat ini masih kerisis energi listrik. Seharusnya kata Rudy, Kalsel merupakan penghasil kedua terbesar batubara di Indonesia tidak mengalami masalah krisis listrik, tetapi kenyataan hal itu yang dialami

Menurut Rudy, potensi terukur cadangan batubara Kalsel mencapai 10,3 miliar metrikton, sedangkan produksi terakhir tahun 2010 mencapai 103 juta ton dan sebagian di ekspor. Dari produksi batubara yang mencapai 103 juta ton itu, Kalsel hanya memperoleh bagi hasil dari royalti batubara dari provinsi hanya sekitar Rp.300 miliar tahun 2010. Di Kalsel ada dua perusahaan batubara yang merupakan objek vital strategis nasional. Perusahaan pertambangan batubara yang ditetapkan sebagai objek vital stra-tegis nasional itu adalah PT Adaro Indonesia dan PT Arutmin Indonesia yang merupakan pemasok batubara terbesar untuk sejumlah PLTU di Pulau Jawa.

Batubara  memang lebih banyak dikirim untuk kepentingan wilayah lain, mendapat banyak perlawanan dari masyarakat setempat. Menurut catatan Forum Peduli Banua (FPB) Kalimantan Selatan, lebih dari 73% produksi batubara dikalsel dipasok untuk kebutuh-an luar negeri, 27-29% sisanya untuk memasok kebutuhan energi di pulau jawa. Tercatat pada tahun 2011 saja, ada 78 juta metrik ton yang keluar kalimantan selatan.

Kondisi kelistrikan Kalsel
Perlawanan ini memang wajar. Apalagi bila melihat  kelistrikan di Kalsel sendiri jauh dari kemakmuran. Listrik byarpet sejak hampir 15 tahun terakhir tidak pernah mendapat perhatian lebih.ketersediaan listrik di Kalsel juga masih deficit sehingga di beberapa daerah masih sering terjadi pemadaman.

Untuk fasilitas umum seperti jalan juga sering tidak dinyalakan di Kalsel karena memang menghemat daya listrik yang ada. Menurut Rudy, listrik kalsel bisa dinyatakan aman bila cadangannya mencapai 100% atau minimal 70% dari kebutuhan listrik di daerah ini.

Berdasarkan data PLN jumlah rumah tangga di Kalsel mencapai 1.012.625 rumah tangga. Dari data tersebut yang telah menjadi pelanggan PLN sebesar 723.744 rumah tangga. Keterbatasan penyediaan listrik di Kalsel bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga menghambat perekonomian dan tingkat investasi daerah.  Batubara yang dihasilkan Kalsel lebih banyak dikirim ke  pulau jawa, sementara kalsel ada 162 desa yang belum teraliri listrik.

Selain krisis listrik, wilayah ini juga krisis BBM. Kuota BBM di Kalsel dan wilayah Kalimantan lain juga sangat terbatas. Sehingga sangat mudah menemukan antrean panjang BBM di semua SPBU. Kalaupun membeli eceran harganya sudah berlipat-lipat dari harga resmi.

Sebuah data menyebutkan tahun 2011, kuota BBM dikalimantan justru mengalami penurunan, sementara pulau lain ditambah. Tahun 2011, Kalimantan memperoleh kouta 7,19% namun 2012 turun 0,19% menjadi 7% dibagi untuk 4 provinsi. Itu belum termasuk prioritas pembangunan infrastruktur dan konektivitas pembangunan yang sangat minim. Misalnya hingga puluhan tahun jalan utama penghubung antara kalimantan tidak terealisasi.

Batu bara yang hanya digunakan sangat sedikit untuk kepentingan lokal memang sebuah ironi. Apalagi bila melihat  kerusakan lingkungan yang diakibatkan tambang batu bara itu cukup besar, sementara itu reklamasi tambang batubara itu masin belum maksimal dari sejumlah perusahaan yang melakukan eksploitasi SDA itu.

PLN sudah melakukan banyak langkah untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah ini. Antara lain sudah diba-ngun pembangkit listrik tenaga Uap (PLTU) Asam - asam unit 3 dan 4 yang bahan bakunya dari batubara dengan kapasitas 2 X 65 MW, tetapi rancangan operasio-nal saat ini masih tertunda-tunda diha-rapkan  2012 sudah bisa maksimal digunakan. Selain itu, PLTU Kotabaru 2x7 MW juga akan beroperasi tahun ini.  PLN juga sedang menyiapkan PLTA hingga PLTS dengan rencana pembangunan 2011-2019.

Author :

Tags : Lensa Daerah
Top