Dampak Limbah Energi Membahayakan

Dampak Limbah Energi Membahayakan

Besaran permintaan energi di dunia hingga tahun 2030 diperkirakan akan terus meningkat hingga 40% atau sekitar 16,8 miliar ton. Di mana peningkatan permintaan ke­­­­bu­tu­han ener­gi ke depan akan di­do­mi­nasi oleh China dan India. Hal ini bisa di­lihat dari perkembangan industri ke­dua ne­gara ter­sebut yang akhir-akhir ini berlomba semakin pesat.

Dari sisi lingkungan, bisa dibayang­kan seberapa besar polusi yang akan di­­­­sumbangkan kedua negara itu. Me­ngingat kini keduanya sudah termasuk dalam lima besar penghasil polusi dunia di­samping tentu saja juara bertahan be­­­lum tergoyahkan adalah Amerika Se­­rikat yang menduduki peringkat per­­tama.

Hingga saat ini negara-negara di du­nia ketiga (developing countries) ter­­­masuk Indonesia, sedikit banyak turut andil dalam meningkatkan kadar gas CO2 dan gas lainnya di atmosfir. Hal ini dikarenakan industri yang tidak ramah lingkungan, penebangan dan pem­bakaran hutan secara liar serta peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan.

Direktur Eksekutif Wahana Ling­ku­­ngan Hidup Indonesia (WALHI) Berry Nahdian Forqan mengatakan, kon­disi limbah energi saat ini sangat mengkhawatirkan baik yang berada di hulu maupun hilir. Pasalnya, hampir seluruh aktifitas penambangan energi khususnya batu bara telah menyisakan kerusakan lingkungan cukup parah. Mulai dari lubang akibat galian yang  menimbulkan genangan asam tambang, di mana air ini dipastikan dapat men­cemari lahan pertanian dan aliran sungai yang berada di bawahnya hingga debu-debu akibat pengangkutan batu bara.

Munculnya debu akibat laju ken­dara­an pengangkut energi tersebut me­rupakan penyebab terjadinya polusi udara yang sangat memkan kesehatan manusia. Terbukti, rata-rata jumlah pen­derita penyakit Inveksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di lokasi tambang dan sekitarnya dari waktu ke waktu terus meningkat yang bila dibiarkan dapat menyebabkan kematian bagi si penderita.

Itu salah satu dampak yang timbul akibat kegiatan penambangan di sektor hulu. Sementara di hilirnya, terkait ope­­ra­sional pembangkit batu bara. Proses pencucian dan pembakaran batu bara pada PLTU, misalnya, dapat memicu munculnya limbah buangan berupa debu dan gas carbon dioksida (CO2) yang berakibat dari tingginya gas beracun ini dapat mendorong terjadinya pemanasan global, dimana suhu permukaan bumi semakin panas, mencairnya es di kutub utara, dan perubahan iklim yang semakin sulit ditebak.

Anomali cuaca yang terjadi membuat sistim pertanian semakin kacau dan pulau-pulau kecil di beberapa negara hilang karena abrasi. Sementara limbah gas juga dapat memicu terjadinya hujan asam yang sangat memkan manusia. Kendati hingga kini belum terdapat data pasti yang terditeksi oleh pemerintah, tetapi setidaknya peningkatan angka penderita ISPA di sekitar lokasi tambang, gagal panen, dan seringnya nelayan menganggur karena tak bisa melaut adalah bukti dari semakin tingginya dampak negatif dari limbah energi. 

“Beberapa penelitian yang di­la­ku­kan sejumlah akademisi, me­nunjuk­kan bahwa pencemaran air akibat aktifi­tas tambang sudah sangat tinggi. Pa­dahal, aktifitas industri dan masyarakat di wilayah penambangan re­latif minim jika dibandingkan dengan daerah perkotaan,” ungkap Berry Nahdian Forqan.

Menurut Berry, jika pemerintah tidak sungguh-sungguh marata sistim pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, kemungkinan terjadinya ben­cana ekologis yang masif sebagai akibat rusaknya lingkungan oleh pa­ra pengusaha dan dampak dari perubahan iklim yang ekstrim semakin mengkhawatirkan banyak pihak utamanya WALHI.

Setidaknya, saat ini tercatat sekitar 42,96 juta hektar (ha) atau setara 21% dari total luas daratan Indonesia telah men­dapat izin ekplorasi pertambangan. Sedangkan untuk per­ke­bunan sawit dari rencana 26,710,800 ha telah teralisasi 9,091,277 juta ha. Alih fungsi ekosistem rawa gambut seluas 3.145.182,20 ha.

Tidak hanya itu saja, bahkan sungai-sungai ke­cil selain telah diubah menjadi areal kebun sa­wit telah pula ditimbun oleh pe­rusahaan hing­­ga tidak berfungsi. Ting­kat ke­rusakan hutan sangat ma­sif terjadi seiring dengan lahirnya PP No.2 tahun 2008 ten­tang jenis Pe­nerimaan Negara Bukan Pajak yang Be­rasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di luar kegiatan ke­hu­tanan.

 Hal ini terkait dengan pengelolaan hutan yang rawan konflik, dimana potensinya diperkirakan akan masif dan berlangsung panjang. Ini disebabkan adanya pemukiman dan desa-desa defenitif yang di-claim masuk ke dalam kawasan hutan. Saat ini setidaknya ada 19,420 desa dari 32 propinsi. Desa yang terdapat dalam Kawasan Hutan Lindung sebanyak 6.243 desa, di dalam hutan konservasi 2,270 desa, di dalam hutan produksi dan produksi terbatas 12,211 desa, di dalam HPK 3,838 desa.

Pada 2009, WALHI mencatat se­tidaknya telah terjadi konflik pengelolaan ke­hutanan sebanyak 127 kasus, konflik perkebunan besar 38 kasus, dan konflik pertambangan 120 kasus. Pada 2010 khusus konflik kehutanan sebanyak 79 kasus dan konflik perkebunan sawit sebanyak 170 kasus. Dan dalam dua tahun belakangan ini setidaknya setidaknya 12 orang meninggal, 21 luka tembak dan 69 orang ditahan sebagai buntut konflik.

Jumlah konflik tersebut semakin me­ning­kat tajam seiring dengan ter­jadinya ketimpangan yang cukup jauh dalam struktur penguasaan sumber-sumber agraria. Hal ini dipicu adanya kebijakan pemerintah yang telah melahirkan UU No.25/2007 tentang penanaman modal.

UU itu menyebutkan bahwa lama pe­nguasan lahan dalam bentuk HGU adalah 95 tahun, sedangkan dalam UUPA No.5/1960 hanya 30 tahun. Hak Guna bangunan dari semula 20 tahun menjadi 80 tahun. Demikian pula dengan Hak Pakai dari semula 10 tahun menjadi 70 tahun. “Indonesia saat ini benar-benar sedang berada di jurang kriris, baik krisis kehutanan, krisis lingkungan, krisis energi hingga krisis pangan,” tukas Berry.

Sebagian besar sumber bahan mentah telah diperuntukan bagi ke­pentingan ekspor, bukan untuk me­me­nuhi kebutuhan domestik. Akibatnya, krisis energi pun kian menghantui Indo­nesia. Bayangkan, dari seluruh pertambangan yang ada, sekitar 75% dikuasi asing dan hanya 25% oleh dalam negeri. Sementara di bidang migas, sebesar 70% juga telah dikuasai perusahaan asing asal Amerika Serikat. Sedangkan impor minyak mentah dari tahun ketahun cenderung meningkat, pada 2008 sebesar 97 juta barel dan pada 2010 menjadi 101 juta barel.

Sektor tambang, produksi batu bara Indonesia pada 2010 tercatat sebesar 280 juta ton atau lebih besar dari target pemerintah yaitu sebesar 250 juta ton. Pada 2011 Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia memperkirakan produksi batu bara sebesar 340 juta ton atau lebih besar dari target pemerintah yaitu sebesar 300 juta ton. Padahal, cadangan batubara terbukti hanya sebesar 4.328 juta ton atau hanya 0,5% dari total cadangan dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia akan mengalami krisis batubara yang akut.

Bukan hanya itu, di sektor pangan pun Indonesia sedang mengalami kiris. Untuk pemenuhan beras saja pe­merintah harus melakukan impor. Hal ini akibat ribuan hektar sawah telah dialihfungsikan menjadi areal industri dan setidaknya kini telah berdiri dan ber­operasi sekitar 800 industri dari berbagai bidang.

Tentu sebagai konsekuensi dari industrialisasi tersebut, kerusakan ling­­kungan hidup akan semakin me­nge­rikan. Kerusakan ini telah me­nye­babkan tiga hal yang sangat serius, per­­tama adalah berkelanjutannya ben­cana ekologis, kedua meningkatnya angka kemiskinan dan ketiga adalah peningkatan hutang luar negeri. Letak logika atas semuanya adalah negara mem­butuhkan dana yang sangat be­sar untuk pembiayaan mulai dari tanggap darurat, pemulihan hingga rekonstruksi.

Kendati penantaan proses produksi di Tanah Air masih sangat buruk, dimana hanya Indonesia yang masih meng­izinkan pembuangan limbah tailing ke laut, menggunakan parakuat sebagai zat pembunuh hama dan pe­nya­kit tanaman, serta masih toleran ter­hadap aktivitas penanaman di sempadan pantai, sempadan sungai, tetapi eksplorasi dan ekploitasi sumber daya alam masih menjadi agenda utama pemerintah di hampir seluruh sektor.

Keberadaaan Undang-undang yang seharusnya menjadi payung dari setiap regulasi dan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, se­per­tinya tidak bisa bergerak maju karena dikerangkeng dalam jeruji ke­kuasan apalagi sampai kini belum terdapat peraturan pemerintah sebagai turunannya. ■

Author :

Tags : Fokus Utama

0 Komentar

Berikan komentar anda

Top