Bambang Setiadi, Kepala BSN Bangun Percaya Diri Bangsa Melalui SNI

Belakangan isu tentang daya saing bangsa semakin mengemuka di tengah derasnya aliran barang dan jasa antar negara. Mutu produk nasional menjadi andalan untuk bisa setara dengan produk bangsa lain, baik untuk bersaing dengan barang impor maupun memasuki pasar ekspor.
BSN saat  ini telah memberikan akreditasi standar pada 500 laboratorium dan menetapkan sekitar 7.000 SNI.  Setiap tahun bertambah sebanyak 250 SNI baik baru maupun sebagai revisi.
Langkah strategis dan simultan dalam mengembangkan Standard Nasional Indonesia (SNI) terus diperjuangkan oleh segenap pemangku kepentingan di republik ini. Tak terkecuali Badan Standardisasi Nasional (BSN), sebagai lembaga yang mendapat mandat khusus akan hal tersebut. Tujuannya, tak lain untuk memenangkan persaingan global yang sudah semakin terbuka.
Untuk mencapai tujuan tersebut tentu butuh perjuangan panjang. Berbagai upaya sosialisasi dan edukasi pun terus dilakukan, mulai dari seminar dan diskusi, menjalin kerjasama dengan pihak akademisi, hingga penyuluhan ke sentra-sentra industri.

Berbicara tentang pengembangan SNI, tidak terlepas dari kiprah dan perjuangan sosok bersahaja, Bambang Setiadi Kepala BSN yang tak kenal lelah membangun jati diri bangsa di kancah kompetisi global. Berkat kegigihannya, secara perlahan namun pasti, rasa percaya diri para pelaku industri nasional untuk dapat mememangkan persaingan pasar internasional melalui penerapan SNI pada setiap produknya terus tumbuh.  
Bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan BSN dalam memasyarakatkan budaya penggunaan standar mutu kepada masyarakat?  Untuk mengetahui hal itu, secara gamblang Kepala BSN Bambang Setiadi memaparkan kepada Majalah Listrik Indonesia, berikut petikannya :

Apa yang dilakukan BSN untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan standar?
Bersama dengan pemangku kepentingan standarisasi yang ada, BSN menggunakan Gerakan Nasional Penerapan (GENAP) SNI yang diresmikan Wakil Presiden Boediono pada 2010, sebagai salah satu upaya menciptakan masyarakat berbudaya standar. Tujuannya, mengajak seluruh elemen masyarakat peduli terhadap SNI dan menjadikannya sebagai acuan dalam setiap aktifitasnya. Seperti masyarakat industri, seyogianya menggunakan SNI dalam aspek pengadaan bahan baku, proses produksi, sistem manajemen waktu, sistem manajemen lingkungan atau dalam penggunaan barang dan jasa lainnya.
Sedangkan bagi aparatur pemerintahan  sebaiknya turut mengenalkan dan membimbing para pelaku usaha untuk menggunakan serta menerapkan SNI sistem manajemen mutu dalam operasional bisnis. Selain itu, sesuai amanat Perpres 54 tahun 2010, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga mengutamakan penggunaan produk ber-SNI.
Dari sisi masyarakat perguruan tinggi diharapkan bersedia menerapkan pendidikan standarisasi bagi mahasiswanya serta dalam melakukan aktifitas penelitian tetap memperhatikan aspek standar.

Apakah upaya tesebut perlu didukung oleh kebijakan menyeluruh dari pemerintah?
Pada dasarnya penerapan standar (SNI atau standar lainnya) adalah bersifat sukarela, namun bila dipandang perlu dapat secara teknis diterapkan dalam sebuah regulasi karena terkait empat aspek. Keempat aspek itu mencakup keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Akan tetapi sampai saat ini BSN masih berpandangan bahwa sesuatu yang timbul dari kesadaran sendiri itu lebih baik dibanding paksaan.

Saat ini, apakah pemerintah masih concern mendorong pentingnya mutu di seluruh aspek kehidupan seperti pada era 90-an?
Hingga kini pemerintah masih sangat fokus dalam hal standar dan mutu. Indonesia sendiri, baru pada tahun 90-an memiliki Dewan Standardisasi Nasional (DSN) yang lingkup kewenangannya masih terbatas. Baru pada 1997, melalui Peraturan Pemerintah No 102 tentang Pendirian Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang kewenangannya menjadi lebih luas dalam membina serta menjalankan aktifitasnya di Indonesia. Selain itu, di setiap instansi teknis juga terdapat unit-unit tugas standarisasi  (level Eselon I, II dan III), bahkan saat ini di Kementrian Perdagangan terdapat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Agar Standar Indonesia diakui internasional, apa yang dilakukan BSN selama ini?
Melalui BSN, kiprah Indonesia dalam aktifitas standardisasi internasional tidak kalah dengan negara-negara lain. Terbukti Indonesia dipercaya selaku anggota Council ISO (Council ISO ini beranggotakan 18 negara) untuk periode 2009-2011. Selain itu juga didaulat sebagai Ketua DEVCO ISO (Development Country ISO) untuk periode 2010-2012 serta Ketua/Chairman WG IFAN (Organisasi pengguna standar internasional). Indonesia pun berhasil mengusulkan standar internasional untuk mie instant dan tempe (dalam proses).

Lantas, sejauh mana peran dan kekuatan BSN/KAN di mata lembaga sertifikasi asing?
Untuk kegiatan akreditasi bagi lembaga sertifikasi atau laboratorium uji. Kalibrasi serta lembaga inspeksi dilakukan oleh Ketua Akreditasi Nasional (KAN), dimana Ketua KAN adalah Ex Officio Kepala BSN. Bagi BSN seyogianya lembaga sertifikasi asing yang beroperasi tunduk pada aturan hukum di Indonesia dan mengikuti skema yang ditetapkan KAN.
Sebagai contoh pembelajaran kesadaran tentang standardisasi, sebaiknya kemana Indonesia melakukan studi banding? Tentu banyak Negara yang memberikan kesempatan kepada karyawan BSN untuk belajar tentang standar dan standardisasi, antara lain India (Colombo Plan), Jepang (JICA dan AOTS), Korea, Swiss (ISO Training programme) serta Amerika Serikat melalui ASTM Training Programme-nya.

Terkait dengan telah disepakatinya perdagangan bebas antara negara ASEAN dan China, apa yang akan dilakukan BSN untuk memenangkan persaingan?
Dalam menghadapi pasar bebas ASEAN China (AC-FTA), kami akan memfokuskan standarisasi SNI untuk sebelas sektor industri. Sektor industri yang dipilih merupakan prioritas dan dipandang memiliki nilai ekspor atau impor minimal US$ 100 juta. Kesebelas sektor industri ini mencakup baja, aliuminium, elektronik dan kelistrikan, petrokimia, mesin dan perkakas, hasil pertanain, makanan dan minuman, TPT, alas kaki, mainan anak, serta plastik dan produk plastik. Kini jumlah SNI dari kesebelas industri tersebut tercatat sekitar 1491 SNI. Dari jumlah itu, SNI untuk sektor makanan dan minuman paling banyak yaitu sekitar 440 SNI dan sektor tekstil serta produk tekstil sekitar 266 SNI.

Apakah Anda yakin SNI akan dapat mengamankan produk Indonesia dari serbuan China?
Saya sangat yakin bahwa SNI akan dapat mengamankan kinerja ekspor nasional dari serbuan beragam produk China dalam implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) awal 2010. Pada era persaingan global, SNI menjadi faktor kunci memposisikan daya saing produk nasional baik di pasar ekspor maupun domestik. Penerapan SNI tidak hanya dapat meningkatkan daya saing produk nasional di kancah perdagangan internasional melainkan memberi keuntungan bagi industri domestik.
Selama ini mayoritas negara tujuan ekspor nasional adalah negara maju, di mana mereka mensyaratkan penerapan standar ketat terhadap semua produk yang masuk ke negaranya. Di sisi lain, per Januari 2010, ACFTA sudah diberlakukan dan Indonesia sebagai salah satu bagian dari ASEAN terikat dengan perjanjian itu.
Serbuan produk China memberikan tekanan berat dan mengancam daya saing produk lokal terutama yang dihasilkan industri kecil dan menengah di pasar nasional. Tetapi ingat, produk impor China yang dipasarkan ke Indonesia tidak seluruhnya memenuhi standar mutu, kesehatan, keamanan, keselamatan bagi konsumen, dan lingkungan. Beberapa kasus telah memperlihatkan bahwa produk China memang berisiko membahayakan keselamatan penggunanya.

Apakah upaya yang dilakukan selama ini sudah membuahkan hasil memuaskan?
Kepuasan tentu ada, tetapi kita tidak boleh larut dengan capaian yang sudah diraih. Pasalnya, perjuangan dalam memenangkan persaingan pasar global masih panjang. Salah satu keberhasilan yang kami banggakan adalah penetapan 500 SNI sepanjang 2011. Pencapaian ini melampaui target awal yang direncanakan sebanyak 250 SNI.
Yang menggembirakan, selain menembus target awal, pencapaian tahun 2011 juga lebih tinggi dari 2010 yang hanya mencapai 396 SNI. Pencapaian ini sejatinya bukan hal yang mudah dan dilakukan dengan asal-asalan. Karena itu kerjasama dan kerja keras serta tekad bersama tim BSN untuk memproduksi SNI yang terbaik menjadi motivasi sehingga hasil yang dicapai pun cukup memuaskan.■

0 Komentar